Inovasi Digital: Pembayaran Retribusi TKA di Kabupaten Cirebon dengan Sistem SIDITA – BJB

Cirebon, (SGOnline),-
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menjalin kolaborasi dengan Bank BJB untuk meluncurkan Sistem Digitalisasi Transaksi Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIDITA – BJB). Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam proses pembayaran retribusi.

Bupati Cirebon, Drs H. Imron, M.Ag, memberikan berbagai hal positif terhadap inovatif ini, mengakui bahwa layanan digital akan mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam pembayaran retribusi. Dengan sistem SIDITA – BJB, proses pembayaran akan menjadi lebih cepat dan efisien.

Penggunaan sistem pembayaran digital diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon karena proses pembayaran menjadi lebih mudah. Bupati Imron berharap bahwa sistem ini akan membantu PAD Kabupaten Cirebon meningkat melalui retribusi TKA.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 412 TKA yang bekerja di Kabupaten Cirebon. Mereka tersebar di 70 perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan TKA di Kabupaten Cirebon diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 100 USD per TKA setiap bulan. Dengan adanya sistem pembayaran digital SIDITA – BJB, proses ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, pembayaran retribusi TKA hanya dapat dilakukan melalui loket fisik di Bank BJB, yang dianggap tidak efektif oleh perusahaan. Oleh karena itu, SIDITA – BJB diluncurkan untuk mempermudah pembayaran retribusi. Sistem ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah.

Bupati Imron menyoroti pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam hal pembayaran retribusi. Ia mengapresiasi upaya Disnaker dan berharap inovasi ini bisa menjadi contoh yang diikuti oleh instansi lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.

Inovasi SIDITA – BJB adalah langkah positif dalam mendukung tata kelola manajemen berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai layanan publik yang efektif dan efisien. Semoga langkah ini dapat diterima oleh instansi lain dengan tujuan yang sama.

(Andi/SGO)