OJK Cirebon Dorong PMI Indramayu Sejahtera dengan Perkuat Sinergi Akses Keuangan dan Kemitraan

INDRAMAYU, (SGOnline).-

Pemerintah terus memperluas peluang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pasar kerja internasional melalui penguatan kerja sama dengan berbagai negara tujuan. Seiring dengan upaya tersebut, PMI memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian keluarga dan daerah melalui penghasilan serta remitansi yang dikirimkan ke Tanah Air.

Pada 2025, remitansi PMI tercatat mencapai Rp288 triliun, meningkat sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan finansial dan kemampuan mengelola keuangan agar penghasilan yang diperoleh dapat mendukung kesejahteraan keluarga serta kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bertajuk “Dorong PMI Sejahtera: Sinergi Akses Keuangan dan Kemitraan”, Rabu, (14/10/2026) di Kabupaten Indramayu.

Kegiatan tersebut diikuti 300 PMI dari sekitar 90 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Indramayu, yang mencakup PMI pra-penempatan, PMI aktif, dan purna PMI. Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. Aan Hendrajana yang mewakili Bupati Indramayu, serta CEO Lembaga Jasa Keuangan di Wilayah OJK Cirebon.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman PMI mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan penggunaan penghasilan dan remitansi, serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung akses keuangan dan kemandirian ekonomi PMI.

Penguatan kapasitas PMI semakin relevan seiring dengan perluasan peluang kerja internasional, antara lain melalui penguatan kerja sama penempatan dan pelindungan PMI dengan Portugal, Malaysia, dan Jepang. Pemerintah juga mendorong program SMK Go Global yang menargetkan penyiapan 500.000 calon PMI terampil hingga 2029, terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.

Di Kabupaten Indramayu, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja setempat, sebanyak 21.182 PMI diberangkatkan ke luar negeri sepanjang 2025. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,47% dan persentase penduduk miskin sebesar 11,02% pada tahun yang sama, pengelolaan penghasilan PMI secara terencana
diharapkan dapat mendukung kesejahteraan keluarga sekaligus menjadi modal untuk membangun sumber pendapatan berkelanjutan setelah kembali ke daerah asal.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menekankan pentingnya penguatan literasi dan akses keuangan bagi PMI agar penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri dan keluarga.

“Perluasan peluang kerja bagi PMI perlu diiringi dengan kesiapan dalam mengelola penghasilan dan merencanakan masa depan keuangan. OJK mendorong sinergi
dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan agar PMI memperoleh pemahaman yang memadai mengenai layanan keuangan formal, termasuk alternatif pembiayaan yang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara bijak, terlindungi dari berbagai risiko keuangan, dan menjadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi,” ujar Agus Muntholib.

Dalam sesi visionary talk, Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menyampaikan pentingnya dukungan lintas sektor dalam memperkuat pelindungan dan pemberdayaan PMI, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu PMI mempersiapkan kondisi keuangan secara lebih matang, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal.

“PMI perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu mengelola penghasilan secara bijak dan mempersiapkan masa depan setelah menyelesaikan masa kerja di luar negeri. Sinergi pemerintah, OJK, dan lembaga jasa keuangan diperlukan untuk memperluas pemahaman mengenai layanan keuangan formal serta akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan, sehingga penghasilan PMI dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan mendukung kemandirian ekonomi,” tutur Kardaya.

Sebagai bagian dari kegiatan, peserta memperoleh edukasi mengenai tugas, fungsi, dan peran OJK, pengelolaan penghasilan dan remitansi, perencanaan keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal yang legal dan sesuai kebutuhan.

Materi juga mencakup kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal, judi online, penipuan digital, dan berbagai modus kejahatan keuangan yang berpotensi merugikan PMI maupun keluarganya. Peserta turut memperoleh informasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan PMI sebagai alternatif pembiayaan biaya penempatan bagi calon PMI yang memenuhi persyaratan, serta pembiayaan produktif bagi purna PMI untuk memulai atau mengembangkan usaha dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan membayar.

Penguatan literasi keuangan bagi PMI perlu diiringi dengan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan migrasi, mulai dari persiapan keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pemberdayaan ekonomi setelah kembali ke daerah asal.

Untuk mendukung upaya tersebut, OJK Cirebon mendorong sinergi antara lembaga jasa keuangan (LJK) dan lembaga pelatihan kerja (LPK) melalui kesepakatan bersama dalam rangka memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat pelindungan konsumen bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PMI dalam mengelola penghasilan dan remitansi secara bijak, memanfaatkan layanan keuangan sesuai kebutuhan, serta mempersiapkan kemandirian ekonomi bagi diri sendiri dan keluarga.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan pula penyerahan secara simbolis Buku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai sarana edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan penghasilan dan remitansi, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal, serta kewaspadaan terhadap berbagai risiko keuangan.

Penyediaan materi edukasi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi PMI dalam mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke daerah asal.

Ke depan, OJK Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemangku kepentingan terkait akan terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan
bagi PMI dan keluarganya. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, PMI diharapkan mampu mengelola penghasilan dan remitansi secara lebih terencana, memanfaatkan akses pembiayaan secara bijak, serta mengembangkan usaha produktif untuk memperkuat kesejahteraan keluarga dan perekonomian daerah. (Ruddy)