Pelantikan Pengurus Baru DPD APPSI Kota Cirebon Periode 2024-2029, Penguatan Peran Kelembagaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang
Cirebon, (SGOnline), –
Pengurus baru DPD APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Kota Cirebon periode 2024-2029 resmi dilantik dalam acara yang berlangsung di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Senin (29/7/2024).
Pelantikan ini bertujuan memperkuat peran kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar di Kota Cirebon.
Adam Purnama, salah satu pengurus APPSI, menekankan pentingnya peran asosiasi yang meliputi 10 pasar di Cirebon, seperti Pasar Kramat, Pasar Pagi, Pasar Gunung Sari, Pasar Kanoman, Pasar Jagasatru, Pasar Pronggol, Pasar Drajat, Pasar PPH (Kalitanjung), dan Pasar Perumnas. “Kami berharap ke depannya akan ada lebih banyak pasar yang terlibat. APPSI Kota Cirebon sempat vakum sejak 2021 karena berbagai hal termasuk pandemi COVID-19. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT dan keinginan kuat dari para pedagang, kami kini memiliki semangat baru,” ujarnya.
Adam menekankan pentingnya sinergi antara APPSI dan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, dinas kesehatan, ketahanan pangan, RT/RW, dan camat. “Tanpa persatuan dan kesatuan, sulit bagi kita untuk membantu membangun perekonomian Kota Cirebon. Kami juga berharap pemimpin masa depan Kota Cirebon dapat melihat dan membangun kembali lorong-lorong yang perlu dikembangkan,” tambahnya.
Ketua DPD APPSI Kota Cirebon, Rommy Arif, menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang juga pembina aksi APPSI, serta Ketua Umum DPP APPSI yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian RI. “Keberadaan APPSI dilindungi oleh undang-undang dan peraturan Permendagri serta Permendag. Kami memiliki keanggotaan biasa, luar biasa, dan kehormatan. APPSI merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi persoalan pedagang pasar tradisional,” ujarnya.
Rommy menegaskan bahwa APPSI bertujuan menjembatani stakeholder dan melindungi pedagang pasar sebagai pelaku ekonomi. “Kami berharap sinergitas antara pemangku kebijakan dan stakeholder pasar dapat saling memahami dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan negara,” kata Rommy.
Untuk menghadapi kondisi yang memprihatinkan, Rommy telah meminta kepada Ketua DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua stakeholder agar dapat mencari solusi yang tepat. “Kami menginginkan adanya tindakan tegas terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan pedagang, seperti toko-toko 24 jam dan pasar-pasar dadakan di tiap kompleks,” tambahnya.
Nandang Sudrajat, Ketua DPW APPSI Jabar, menyoroti jumlah pasar di Jawa Barat yang mencapai 2.559, termasuk 561 pasar milik kabupaten/kota dan 1.998 pasar desa. “Pasar adalah pusat distribusi utama dan memiliki peran penting dalam ekonomi lokal. Minimarket yang semakin banyak telah menyedot transaksi dari pasar tradisional, mengakibatkan penurunan kesejahteraan pedagang,” ujarnya.
Nandang mengungkapkan data yang menunjukkan dampak minimarket terhadap ekonomi pasar tradisional. “Nilai transaksi minimarket mencapai 17,22 triliun rupiah per tahun, sebagian besar uang ini mengalir keluar dari daerah. Jika uang tersebut dibelanjakan di pasar, pedagang tradisional akan lebih sejahtera,” jelasnya.
Dengan dilantiknya pengurus baru, APPSI Kota Cirebon berharap dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pedagang pasar dan mendorong peningkatan ekonomi lokal. “Kami berkomitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi demi kesejahteraan pedagang pasar serta pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon,” tutup Rommy.
