Inovasi Help Center Cirebon, Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan
CIREBON – (SGOnline),-
Help Center di Cirebon, yang diluncurkan pada awal tahun 2023, menjadi inovasi orisinal dalam upaya perlindungan anak perempuan dan perempuan dari kekerasan fisik dan psikis. Inovasi ini dirancang untuk memberikan layanan konseling dan edukasi bagi para pemohon dispensasi nikah, termasuk anak-anak di bawah usia 19 tahun.
“Fungsinya adalah untuk perlindungan anak perempuan dan anak dari kekerasan fisik dan psikis,” ujar Ahmad Holil, Kamis (1/8/2024).
Help Center ini memberikan layanan konseling dan edukasi bagi anak-anak dan remaja untuk mencegah pernikahan di bawah usia 19 tahun. Edukasi mengenai kehamilan dini juga disediakan, mengingat risiko tinggi kematian ibu melahirkan dan kesehatan anak yang lahir dari ibu di bawah usia 19 tahun.
“Ini adalah salah satu upaya kami untuk mencegah pernikahan dini dan mengedukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan yang terkait,” jelas Ketua Pengadilan
Help Center ini telah diadopsi sebagai salah satu model oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan panduan praktis yang diluncurkan secara nasional pada akhir April atau awal Mei tahun ini.
“Panduan praktis ini diharapkan dapat diterapkan di daerah lain untuk kolaborasi antar pengadilan dan lembaga terkait,” tambah Ketua Pengadilan Agama, Ahmad Holil
Acara yang diadakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Cirebon ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kampus, Muhammadiyah, dan Walikota Cirebon, yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pencegahan perkawinan anak.
“Komitmen tinggi dari seluruh aktivis dan pemangku kepentingan di Cirebon menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik,” Ahmad Holil
Help Center Cirebon juga diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, dan Mendagri sebagai salah satu praktik terbaik dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Panduan praktis ini diharapkan dapat diadopsi di berbagai daerah untuk meningkatkan kolaborasi antar pengadilan dan lembaga terkait.
“KPAI mengadakan acara di sini untuk melihat langsung bagaimana Cirebon melaksanakan program ini. Kami melihat banyak kampus, NU, Muhammadiyah, dan perwakilan lainnya hadir, yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pencegahan perkawinan anak,” jelasnya.
Di Cirebon, hanya terdapat lima kecamatan, sehingga jumlah perkara tidak sebanyak di daerah lain. Namun, upaya pencegahan terus dilakukan untuk menurunkan angka permohonan dispensasi nikah yang terus menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2003.
“Data pastinya menurun dari tahun ke tahun, bisa dilihat di laporan tahunan yang ada di website kami,” ujarnya.
Meskipun angka perceraian di Cirebon mencapai sekitar 1.100 hingga 1.200 kasus per tahun, judi online menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Banyak pasangan yang memilih bercerai karena suami terlibat judi online, yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga.
“Judi online menjadi penyebab utama perceraian, dengan banyak suami yang sibuk di dunia maya hingga mengabaikan keluarga,” ungkapnya.
Namun, tingkat mediasi di Cirebon cukup tinggi. Banyak kasus perceraian yang berhasil didamaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, menunjukkan upaya serius untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
“Dua hari berturut-turut, dua hakim kami berhasil mendamaikan tiga perkara. Meskipun ada yang gagal, mediasi tetap berhasil sebagian besar,” tambahnya.
(Andi/SGO)
