Ketika Warga Kota Cirebon Ikut Merasakan Makna Kemerdekaan RI, Layanan Publik yang Jadi Lebih Baik

CIREBON, (SGOnline).–

Masyarakat Kota Cirebon kini lebih diuntungkan. Sebab, melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Walikota Effendi Edo, melakukan kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut, terlihat tidak hanya melalui kegiatan seremoni, tetapi makna kemerdekaan juga hadir ketika warga mendapatkan pelayanan yang mudah, jelas, adil, serta pembangunan yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Hal-hal mendasar yang dimaksud adalah berbagai layanan yang senantiasa terus dikembangkan dan diperbaiki, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, layanan perizinan, hingga layanan berbasis digital dan tatap muka. Bahkan, hebatnya lagi, sejumlah kebutuhan pelayanan publik tersebut juga dapat diakses melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cirebon, yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

Seperti diungkapkan seorang warga Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Zardin Harlan (51 tahun). Ia mengungkapkan, pelayanan Pemerintah Kota Cirebon saat ini semakin tertata dan petugas membantu memberikan informasi dalam proses pelayanan secara profesional.

“Saya salut sekaligus bangga, pelayanan saat ini saya selalu merasakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini yang membuat kami sebagai warga terasa sangat dihargai,” ujar Zardin.

Hanya saja, dirinya berharap informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dapat terus diperkuat agar masyarakat tidak perlu bolak-balik karena dokumen yang dibawa belum lengkap. Misalkan sosialisasi ke masyarakat, dengan alur Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, sampai RT.

Lebih mudah diakses

Hal senada juga disampaikan seorang ibu rumah tangga di kelurahan yang sama, Juhaeriyah (38 tahun). Ia menilai pemanfaatan teknologi mulai membuat informasi dan sejumlah layanan lebih mudah diakses.

“Pelayanan digital tetap perlu berjalan berdampingan dengan pelayanan tatap muka agar semua masyarakat mendapatkan akses yang sama. Hal ini akan menjadikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan adil merupakan salah satu bentuk kemerdekaan bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik tanpa dipersulit,” paparnya.

Sementara di luar ruang pelayanan, pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kota yang lebih nyaman bagi warga. Kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan masyarakat memang sangat diperlukan.

Makna kemerdekaan dari pembangunan yang mendukung aktivitas sehari-hari juga dirasakan, Widyo Priatno (47 tahun). Warga Syekh Magelung, Kelurahan Kejaksan, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, mengemukakan, kondisi jalan menjadi salah satu bentuk pembangunan yang paling mudah dirasakan. “Kalau kami para ojol mah berharap jalan mulus. Karena kalau jalan rusak, kendaraan juga jadi cepat rusak.” ujar Widyo.

Ia juga melihat perubahan pada kawasan Sungai Sukalila yang mulai ditata. Dulu kawasan tersebut merupakan area pedagang yang menetap sehingga ikut memengaruhi estetika, namun dengan keberanian kepala daerah akhirnya bisa ditata.

“Dengan adanya penataan kawasan Sukalila, menurut saya agak nyaman karena tidak ruwet lagi dengan parkir sembarangan di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.

Penghargaan

Upaya peningkatan pelayanan dan pembangunan tersebut juga tercermin dari sejumlah penghargaan yang diraih Kota Cirebon, antara lain:

Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026

Total Pencapaian Pelayanan KB Metode Operatif Wanita (MOW) Tahun 2025

Capaian Rumah Data Kependudukan Paripurna lebih dari 100 persen

Pelaksanaan Fasilitasi Siperindu Terbanyak (kategori minimal 4 kali)

Terbaik Pertama Kategori Pengendalian Inflasi – Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut

Juara II Sayembara Penanganan ODGJ Terbaik – Kategori Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Juara Terunik Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2026

Juara Umum Porsenitas XIII KUNCI BERSAMA 2026

Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat – Anugerah Koperasi Jawa Barat 2026

LPM Award 2026

Kota Cirebon meraih Hasil Penilaian PEKPPP top 10 Nasional

Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025

Public Service Award 2026 Jawa Barat

Bagi Pemkot Cirebon, berbagai penghargaan tersebut bukan sekadar catatan prestasi. Penghargaan menjadi penguat sekaligus pengingat bahwa pelayanan publik, perlindungan kesehatan, pengendalian ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat harus terus diarahkan pada manfaat yang benar-benar dirasakan warga.

Penghargaan juga bukan menjadi tanda bahwa seluruh pekerjaan telah selesai. Pemkot Cirebon menyadari masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, pemerataan layanan digital, kualitas pelayanan tatap muka, hingga respons terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.

Karena itu, semangat kemerdekaan terus dimaknai sebagai ruang untuk bekerja, mendengar, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan. Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan. Kemerdekaan harus semakin dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga Kota Cirebon. (SGO)