DPRD Kota Cirebon Berharap PSN Tanggul Laut Raksasa Beri Dampak Positif Masyarakat

CIREBON, (SGOnline).-

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di kawasan Pantura Jawa harus mampu membawa dampak positif langsung bagi warga sekitar.

Ia berharap agar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut tidak justru membebankan warga setempat. Pernyataan tersebut disampaikan Andrie usai menerima kunjungan dan pemaparan dari Badan Otorita Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Laut Jawa (BOPPJ) di Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (11/8/2026).

Lembaga yang dibentuk atas instruksi Presiden Prabowo Subianto ini memaparkan rencana awal penanganan pesisir Pantura, termasuk konsep Giant Sea Wall hingga penataan kampung nelayan.

Andrie mengapresiasi pemaparan tersebut dan menyampaikan sejumlah masukan krusial kepada tim BOPPJ untuk dijadikan bahan mitigasi sejak dini.

“Jangan sampai justru proyek strategis nasional ini menjadi beban kepada masyarakat dan justru menjadi masalah baru bagi masyarakat,” tegas Andrie Sulistio saat ditemui usai pertemuan.

Menurut Andrie, proyek berskala nasional ini semestinya menjadi stimulus ekonomi baru yang dapat mendongkrak kesejahteraan warga Pesisir Cirebon.

Selain sebagai benteng pertahanan dari ancaman banjir rob dan abrasi, pembangunan Giant Sea Wall diharapkan membuka berbagai peluang usaha baru di sektor kelautan dan pariwisata.

“Harusnya proyek strategis nasional ini bisa menimbulkan perputaran ekonomi baru untuk masyarakat, sehingga warga Kota Cirebon dapat langsung merasakan manfaatnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DPRD meminta BOPPJ menyusun kajian mendalam serta presentasi yang transparan untuk dipaparkan secara terbuka kepada publik.

Andrie mengatakan, keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat memahami secara utuh potensi dampak penyesuaian selama masa konstruksi, sekaligus manfaat jangka panjang yang akan didapatkan setelah pembangunan selesai.

“Kami (DPRD) berharap proyek ini menjadi solusi atas persoalan banjir rob, sekaligus mendorong percepatan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Cirebon,” tutup Andrie.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Bidang Hubungan dan Sinkronisasi Kelembagaan Kemendagri, Rozi Beni mengatakan, pemerintah resmi mempercepat penanganan degradasi lingkungan di sepanjang Pantai Pantura Jawa. Salah satunya melalui pembangunan benteng laut raksasa.

Langkah tersebut ditegaskan lewat penetapan Perpres 77/2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Proyek megastruktur sepanjang 575 kilometer ini dirancang melindungi 30 daerah yang tersebar di 20 kota, 5 kabupaten, dan 5 provinsi dari ancaman kenaikan permukaan air laut, serta penurunan muka tanah.

Wilayah Pantura ini nantinya dibagi ke dalam 15 segmen sektoral, di mana Kota Cirebon masuk ke dalam Segmen 8. Pemerintah menerapkan pendekatan hibrid dalam menggarap mega proyek ini, yakni menggabungkan konstruksi fisik (hard construction) dan pendekatan alami (soft construction) seperti reboisasi kawasan mangrove.

“Urgensinya adalah untuk perlindungan lingkungan karena kawasan Pantura secara alamiah paling cepat mengalami degradasi lingkungan,” ungkap perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa di Cirebon.

Pembangunan Giant Sea Wall akan dilakukan secara bertahap (sequence). Tahapan awal atau groundbreaking diprioritaskan di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027. Sementara itu, untuk wilayah Cirebon, proses fisik diperkirakan menyusul pada tahap berikutnya.

“Groundbreaking di Teluk Semarang dan Teluk Jakarta diperkirakan tahun 2027, sedangkan di Cirebon tahap berikutnya, semoga tidak lebih dari 2029-2030,” jelasnya.

Hadir pula dalam rapat Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, Ketua Komisi II DPRD Handarujati Kalamullah SSos MAP, dan Anggota Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH. (SGO)