Prabu Diaz: Pelaksanaan Pemilu 2024 Dinilai Berantakan dan Harus Diulang
CIREBON, (SGOnline).-
Pelaksanaan Pemilu 2024 ini dianggap berantakan dan harus diulang karena diduga banyak manipulasi data hasil pencoblosan suara.
Hal tersebut diungkapkan Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz ditemui di Jalan Kasepuhan Timur, Kota Cirebon, Jumat (16/2/2024).
“Selama beberapa kali Pemilu di Indonesia, Pemilu tahun 2024 ini yang saat dinilainya paling berantakan.”
Kritik sangat keras terkait penghitungan suara Pemilu 2024, terutama dengan dibiarkannya lembaga survey ramai-ramai mempublikasikan perolehan suara.
Ia menyebutkan, selama beberapa kali pemilu langsung, saat ini dinilainya yang paling berantakan.
“Khususnya pada pelaksanaan pendistribusian hasil penghitungan suara. Kenapa perusahaan lembaga-lembaga survey itu dibiarkan mempublikasikan hitungan perolehan suara, seolah mereka mewakili negara. Ini kan menjadikan rancu hingga memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat,” katanya kepada wartawan.
“Jika kondisi seperti sekarang terus dibiarkan, ini berarti meracuni masyarakat. Puncaknya tentu akan terjadi gontok-gontokan.”
“Oleh karena itu saya mengingatkan agar pemerintah harus bersikap tegas. Karena sampai saat ini secara resmi belum ada satu pihakpun yang berhak mengklaim kemenangan,” katanya.
Prabu Diaz menyebutkan, jika carut marut pada Pemilu 2024 yang diduga penuh kecurangan akan menyebabkan terjadinya chaos (kekacauan) di negeri ini.
“Yang resmi kan nanti menunggu hasil hitungan manual KPU. Sedangkan perihal quick count, itu tak bisa dengan sampling 3000 misalnya mewakili ratusan juta pemilih rakyat Indonesia. Itu tidak rasional,” tandasnya.
Menurut Prabu Diaz, saat ini telah muncul berbagai instruksi dari tokoh ulama, akademisi bahkan dari berbagai elemen masyarakat kegaduhan pemilu 2024 disebabkan oleh lembaga survei dalam negeri yang memunculkan angka prosentasi suara yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan real count.
“Dari hasil beberapa lembaga survai dalam negeri yang memunculkan angka prosentase suara kemenangan paslon capres-wapres yang hanya menggunakan sample tidak lebih dari 3000 orang seolah mewakili 190 jutaan pemilik hak suara.”
“Kalau dibiarkan terus, ini bisa chaos. Karena kemenangan hasil curang. Tolong penyelenggara, khususnya Presiden tidak usah membuat sistem yang blunder. Kalau sudah begini Pak Jokowi bisa disebut warga negara yang melacurkan diri untuk kepentingan politiknya,” paparnya.
Menurutnya, biarkan demokrasi mengalir seperti air. Tak boleh melakukan hal-hal merugikan diri sendiri. Agar tak terjadi chaos harus ada Pemilu ulang dengan pemantau dari luar negeri. “Bahkan jika ada pemilu ulang paslon 2 tak boleh ikut. Terus kalau misalnya tetap dipaksakan dengan kondisi sekarang tanpa ada Pemilu ulang, negara bisa chaos,” pungkasnya. (Herwin/SGO)
